Wah, setelah lama sekali tidak melihat bagaimana kondisi kota Solo tercinta, ternyata gonjang ganjing untuk mengubah karesidenan Surakarta menjadi sebuah provinsi mencuat kembali. Saya menjadi tertarik dengan wacana ini. Wacana seperti ini soalnya sudah sering terlontar, namun wacana tinggal menjadi sebuah wacana, tidak pernah terealisasi.
Mengapa tidak terelalisasi? Mungkin karena respon masyarakat tidak terlalu jelas , selain itu juga belum ada respon positif dari kabupaten-kabupaten subosukawonosraten mengenai hal ini. Namun saya merespon psitif jika memang hal ini terjadi.
Bukan berarti saya latah ikut-ikutan dengan pemekaran wilayah seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menginginkan membentuk sebuah provinsi baru, lepas dari provinsi lama. Bukan, karena daerah istimewa Surakarta (DIS) sudah lama ada, jauh sebelum presiden Suharto berkuasa. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia, berdiri 8 propinsi dan dua daerah istimewa, yaitu Daerah istimewa Surakarta dan Daerah istimewa Yogyakarta. Hanya saja dalam perkembangannya, karena peristiwa pemberontakan komunis, maka DIS bergabung dengan Jawa tengah dan berumur singkat. Namun waktu itu kalau tidak salah, jika kondisi yang sudah kondusif, maka posisi DIS akan dikembalikan sepeti semula. Sebuah janji yang tidak pernah tereealisasi sampai detik ini.Itulah yang sekarang dituntut oleh beberapa pihak agar pemerintah mengembalikan karesidenan seperti semula, yaitu berupa DIS.
Jadi, kalau dilihat secara sejarah, maka tentu saja posisi permintaan berdirinya DIS ini berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, meminta kembali seperti semula. Nah, hanya saja, yang menjaadi kekuatiran banyak orang jika DIS ini kemudian akan sama seperti DIY yang diperintah oleh keraton. Saya rasa, kalau itu lebih baik jangan, karena bagaimanapun, citra keraton Solo di mata masyarakat tidak baik dibandingkan keratonn Yogyakarta. Apalagi sejarah juga mencatat, pembentukan keraton Surakarta karena campur tangan Belanda, sehingga banyak pihak menyebut Keraton itu pro Belanda. Walau saat ini banyak pihak yang berusaha menunjukkan bahwa keraton Solo tidak seratus persen mendukung atau didukung Belandang, namun peembersihan nama seperti itu sudah sangat sulit di ubah, karena secara otomatis harus berbenturan dengan sejarah yangs udah resmi.
Belum lagi maslaah sengketa di internal keraton. bagaimana maungkin Keraton mampu mengayomi dan memahami masyarakat sementara di dalamnyatelah terjadi perebutan kekuasaan. apakah seperti ini yang dinamakan contoh, apakjah kondisi seperti ini mampu menjadi teladan bagi masyarakat solo? jadi, keraton lebih baik tidak terlibat atau tertarik untuk menjadi pemimpin di wilayah ini seperti layaknya di Yogyakarta. Di JOgja, Sultannya sangat perhatian pada rakyat, sehingga sangat dihormati.
Kembali ke masalah sebelumnya, jika memang DIS itu dibentuk kembali, maka biarlah itu dibentuk menjadi sebuah provinsi biasa, dimana kepala pemerintahan bukanlah dari keraton, melainkan dari masyaarakat dan dipilih oleh masyarakat,Sebuatan yang paling tepat adalah provinsi Surakarta.
Jika dilihat secara administrasi, maka sebenarnya Daerah ini layak untuk dibentuk menjadi sebuah provinsi, itu berdasar kajian dari akademisi. Hanya saja, banyak pihak yang menanyakan, bagaimana dengsan SDA, apakah ada yang bisa di jual? Kalau berbicara maslaah SDA, saya sendiri ragu dengan hal ini, namun sebagai orang awam, saya melihat, kemajuan suatu daerah tidak harus didukung dengan kekayaan alam, karena kekayaan alam jika tidak dikelola dengan baik yang ada justru akan cepat habuis, yang terpenting adalah apakah mereka memiliki SDM yang berkualitas atau tidak, disamping posisinya strategis atau tidak. Itu menurut pandangan saya. Dan kalau dilihat, Solo merupakan kota terbesar kedua setelah Semarang di jawa tengah.
Jika karesidenan Surakarta benar-benar menjadi sebuah provinsi baru, maka akan membawa dampak positif maupun negative. Dampak psitifnya adalah, kawasan ini umumnya dan Solo pada khususnya akan mengalami kemajuan yang pesat. Solo akan semakin tumbuh menjadi kota modern, bahkan kea rah metropolitan. Sebagai kota modern, ibukota propinsi, mau tidak mau maka kota ini akan menyedot banyak orang untuk datang ke kota ini, entah untuk bekerja atau hanya untuk mendapatkan pendidikan. Secara otomatis kota ini akan semakin padat penduduknya. Jika semakin padat penduduknya, aduh, akan berhubungan dengan masalah lingkungan, polusi udara hingga masalah kemacetan. belum lagi masaalah permukiman kumuh yang akan banyak muncul di kawasan ini mengingat akan semakin banyak migrasi masuk ke sini. Pertanyaannya, apakah saya atau orang solo siap dengan segala konsekuensi seperti itu?
perubahan suatu kota memang akan membawa konsekuensi, tinggal masyarakat Solo mau menerima perubahan itu atau tidak>? yang jelas, kalau wacana pemindahan ibukota Jawa Tengah dari Sermarang ke Solo, sepertinya tidak mungkin karena Semarang pasti juga tidak mau kehilangan posisinya yang sudah baik, hehehehe.
Hidup Kota SALA ( dibaca solo pakai huruf seperti kata lontong, bukan o dalam kata bakso, itu kalau pembacaan dalam bahasa jawa lho)
Sumber :
Johan Asaf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar